Jakarta - Menyikapi keputusan pada tanggal 27 Maret 2013 terkait penegasan dan penafsiran pasal-pasal UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme legislasi, DPD RI yang dipimpin oleh Irman Gusman tersebut langsung membentuk langkah-langkah taktis untuk menjalankan putusan MK tersebut.

"Kita jangan terlalu lama bereufhoria dengan putusan MK, ada beberapa langkah yang harus dilakukan DPD untuk menjalankan putusan MK tersebut," ujar Ketua DPD Irman Gusman, dalam dialog kenegaraan dengan tema "Politik Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (03/04/2013).

Adapun 9 langkah yang akan dilakukan DPD pasca putusan MK tersebut adalah sebagai berikut:

Jakarta - Ketua Kelompok DPD di MPR, Bambang Soeroso mengatakan DPD RI akan meminta janji sejarah MPR yang pernah menerbitkan TAP MPR No.I/ MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi yang diberi tugas melakukan pengkajian secara komprehensif pelaksanaan perubahan UUD 1945.

"Landasan hukum pembentukan Komisi Konstitusi sudah ada yakni TAP MPR No.1/MPR/2002, namun hasil kajian komisi tidak pernah diparipurnakan sementara TAP juga tidak pernah dihapus," ungkapnya.

Demikian dikatakan senator asal Bengkulu tersebut saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Agum Gumelar dan rombongan dari Pepabri di Gedung MPR Lt.8, Senayan, Rabu (1/4). Pepabri menyatakan dukungan untuk melakukan pengkajian ulang Amandemen UUD 1945 namun bukan untuk kembali ke naskah aslinya.

Jakarta - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) menyoroti amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali sejak pasca reformasi.

Ketua Pepabri, Agum Gumelar menilai perlu adanya Komisi Independen yang nantinya berkumpul para ahli guna merumuskan amandemen UUD 1945.

"Apapun namanya perubahan UU itu perlu adanya Komisi Independen, yang berkumpul para ahli independen yang terbebas dari kepentingan politik, untuk melakukan grand design dalam perubahan UU, ataupun amandemen UUD 1945," kata Agum ketika melakukan dialog dengan Pimpinan DPD, Senin (1/4/2013) di Gedung DPD.

Jakarta - Dalam audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Pepabri dan DPD RI di Gedung MPR, Lt. 8 Komplek Parlemen Senayan, Ketua Pepabri, Jend. (Purn) Agum Gumelar mewakili rombongan dari Pepabri menyatakan mendukung kaji ulang terhadap empat kali amandemen UUD 1945. Setelah melakukan kajian tentang usulan Perubahan kelima UUD 1945 yang diusung oleh DPD, Agum menyatakan DPD dan Pepabri mempunyai spirit yang sama.

Agum Gumelar mengatakan pertemuan ini adalah langkah lanjut setelah pertemuan dengan Ketua Kelompok DPD di MPR RI di PEPABRI.

"Awalnya merasa sedikit perbedaan namun setelah komunikasi tersebut PEPABRI berkeyakinan spiritnya sama," tuturnya.

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Indra mengatakan, dirinya mengapresiasi dan menghormati putusan MK terkait uji materil yang diajukan DPD RI. Putusan itu merupakan bentuk penegasan norma pasal 22 D UUD 1945. Ia menilai putusan itu memberikan penegasan hak DPD ikut mengusulkan dan merancang UU. DPD 
hanya memiliki wewenang mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah dan yang mencakup otonomi.

“Juga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,” ujar Indra di Jakarta,Kamis (28/03/13). Menurut Politisi PKS ini, hak itu tentunya tetap harus sesuai dengan UUD’45. Seperti juga ditegaskan dalam putusan MK, DPD tidak punya hak dan kewenangan untuk memutus.

“Karena memang dalam Pasal 20 UUD’45 disebutkan yang memegang kekuasaan membentuk UU adalah DPR,” tandasnya.

Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika, mengatakan bahwa Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR DPD dan DPRD (MD3).

“Ya kita harus hormati. Kan UU MD3 sedang dibahas RUU revisinya. Saya kira harus memperhatikan pula putusan MK tersebut,” ujar Pasek, di Jakarta, Kamis 
(28/03/2013). Dalam putusan ini, MK memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut serta membahas rancangan undang-undang berkaitan daerah. “Semua harus menyesuaikan,” tandas Pasek.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya bernafas lega setelah MK mengabulkan sebagian pengujian Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Rabu (27/03/2013) kemarin. Pada putusan ini, MK memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut serta membahas rancangan undang-undang berkaitan daerah.